Program Intervensi Kemnaker Fokus Kurangi Kemiskinan Ekstrem Di NTT

Pemerintah terus menggenjot program dan langkah percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi.

Demikian ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Salah satunya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut ambil bagian melakukan intervensi program, agar kemiskinan ekstrem ini dapat hilang.

Sesuai arahan Bapak Wapres Prof KH Maruf Amin, jelas Menaker, ada dua yang dilakukan Pemerintah, yaitu memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dua langkah ini dibutuhkan, agar lepas dari kemiskinan ekstrem,” kata Ida, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di NTT, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin, di Kupang, NTT, Minggu (17/10/2021).

Kementeriannya, lanjut Ida, sudah, sedang, dan terus melakukan berbagai bentuk intervensi program. Antara lain, melalui program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan vokasi dan produktivitas.

Intervensi pertama yang dilakukan melalui program perluasan kesempatan kerja. Program ini bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tahun ini, sebut Ida, program perluasan kesempatan kerja juga dilakukan dengan memberikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultra Mikro di NTT. “Program ini tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini,” jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Selain dapat mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelasnya, program perluasan kesempatan ini juga diberikan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.

Program selanjutnya, terang Ida lagi, menggelar pelatihan vokasi dan produktivitas. Antara lain, peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas mutu dan lembaga dari lembaga pelatihan kerja, dan berbagai program peningkatan produktivitas.

“Di wilayah NTT ini kami juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi/vokasi. Diharapkan, alumni pelatihan itu dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Bukan malah menambah pengangguran baru,” harap doktor Ilmu Pemerintahan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

 

Selain dua bentuk intervensi program tersebut, tahun ini, masih menurut Ida, Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU). Ini guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak Corona, termasuk di wilayah NTT.

“Kami harap dengan berbagai intervensi program yang kami lakukan, dapat berkontribusi positif untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di NTT,” tutup mantan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (1999-2018) ini.

Hadir dalam rakor ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Prof Tito Karnavian; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Juga diikuti para Bupati di NTT, yaitu Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Sumba Tengah. [UMM]

]]> .
Pemerintah terus menggenjot program dan langkah percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi.

Demikian ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Salah satunya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut ambil bagian melakukan intervensi program, agar kemiskinan ekstrem ini dapat hilang.

Sesuai arahan Bapak Wapres Prof KH Maruf Amin, jelas Menaker, ada dua yang dilakukan Pemerintah, yaitu memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dua langkah ini dibutuhkan, agar lepas dari kemiskinan ekstrem,” kata Ida, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di NTT, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin, di Kupang, NTT, Minggu (17/10/2021).

Kementeriannya, lanjut Ida, sudah, sedang, dan terus melakukan berbagai bentuk intervensi program. Antara lain, melalui program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan vokasi dan produktivitas.

Intervensi pertama yang dilakukan melalui program perluasan kesempatan kerja. Program ini bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tahun ini, sebut Ida, program perluasan kesempatan kerja juga dilakukan dengan memberikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultra Mikro di NTT. “Program ini tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini,” jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Selain dapat mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jelasnya, program perluasan kesempatan ini juga diberikan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.

Program selanjutnya, terang Ida lagi, menggelar pelatihan vokasi dan produktivitas. Antara lain, peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas mutu dan lembaga dari lembaga pelatihan kerja, dan berbagai program peningkatan produktivitas.

“Di wilayah NTT ini kami juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi/vokasi. Diharapkan, alumni pelatihan itu dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Bukan malah menambah pengangguran baru,” harap doktor Ilmu Pemerintahan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

 

Selain dua bentuk intervensi program tersebut, tahun ini, masih menurut Ida, Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU). Ini guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak Corona, termasuk di wilayah NTT.

“Kami harap dengan berbagai intervensi program yang kami lakukan, dapat berkontribusi positif untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di NTT,” tutup mantan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (1999-2018) ini.

Hadir dalam rakor ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Prof Tito Karnavian; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Juga diikuti para Bupati di NTT, yaitu Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Sumba Tengah. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *