PJS Jawa Timur Support Penuh UMKM Untuk Menjadi Penggerak Utama Perekonomian
Pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hukum memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika hukum diterapkan dengan baik, maka pembangunan ekonomi akan lebih stabil dan terarah. Sebaliknya, jika hukum tidak berjalan efektif, dampaknya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, keterkaitan antara hukum dan ekonomi semakin relevan.
Hal inilah yang menjadi motivasi bagi DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PJS (Pro Jurnalismedia Siber) Provinsi Jawa Timur untuk mendorong UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai fondasi peningkatan ekonomi nasional. UMKM merupakan sektor yang digeluti banyak masyarakat, namun seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik di tingkat desa hingga pusat. Bahkan, banyak UMKM yang belum terdaftar dalam laporan pemerintah meskipun memiliki kontribusi besar dalam perekonomian lokal.
Pada tahun 2025, PJS Jawa Timur berencana mengadakan event Lapak UMKM untuk membuka peluang bagi para pelaku usaha kecil. Ketua PJS Jawa Timur, Mikhael Markus, mengungkapkan, “Kami sedang mempersiapkan event Lapak UMKM di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur agar PJS bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta pemerintah.” Ia juga menekankan bahwa keberadaan PJS harus memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk anggotanya yang akan berperan sebagai inovator dan eksekutor dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Wakil Ketua PJS Jawa Timur, Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L., yang saat ini tengah menjadi Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya DIH46 yang sedang menulis disertasi, menegaskan pentingnya penerapan standar operasional dalam bisnis UMKM. “Dengan adanya SOP, UMKM akan terlihat lebih profesional, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, serta mampu bersaing dengan bisnis yang lebih besar,” katanya.
Dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., yang kerap berkolaborasi dengan Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L., turut berperan aktif. Sebagai advokat berpengalaman di bidang tata niaga, ia memahami tantangan hukum yang dihadapi UMKM. Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., sering membantu pelaku usaha kecil dalam menangani berbagai permasalahan hukum, mulai dari legalitas usaha hingga penyelesaian sengketa bisnis.
Sementara itu menurut PJS Jatim, karakteristik UMKM di Indonesia cukup unik, di antaranya jenis produk atau komoditas yang dijual tidak tetap dan bisa berubah sewaktu-waktu, lokasi usaha sering berpindah-pindah, serta administrasi usaha masih sederhana di mana keuangan pribadi dan bisnis seringkali belum dipisahkan. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat belum memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki akses ke perbankan, meskipun ada yang telah mengakses lembaga keuangan non-bank. Legalitas usaha juga masih terbatas, banyak yang belum memiliki izin usaha atau NPWP.
Berdasarkan Keppres RI No. 19 Tahun 1998, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dilindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat. Saat ini, terdapat tiga jenis UMKM yang berkembang pesat, yaitu usaha kuliner yang banyak diminati karena modal relatif kecil dan prospek menjanjikan, usaha fashion yang terus berkembang dengan kreativitas desain sebagai kunci keberhasilan, serta usaha agribisnis yang semakin populer dengan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan usaha.
Dengan adanya dukungan dari PJS Jawa Timur, para pelaku UMKM diharapkan semakin berkembang dan mampu bersaing dalam dunia bisnis. Event Lapak UMKM yang direncanakan pada tahun 2025 akan menjadi momen penting bagi pengusaha kecil untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas