IMF Patok 3,9 Persen Ekonomi 7 Persen, Bye-bye…

Mimpi Pemerintah ekonomi tahun ini bisa tumbuh 7 persen akan sangat berat diwujudkan. Ekonomi masih terseok-seok karena Corona makin menggila. Bahkan, Lembaga Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling banter cuma 3,9 persen.

Di awal tahun, Pemerintah sudah amat pede, ekonomi bakal bangkit. Saat itu, indikator ekonomi memang menunjukkan perbaikan. Kinerja ekspor membaik, The Purchasing Managers’ Index untuk manufaktur juga tumbuh menggembirakan. Kasus Corona yang melandai di Januari sampai April, memperbaiki konsumsi masyarakat. Indeks kepercayaan konsumen juga tumbuh. Atas hal itu, Presiden Jokowi kemudian mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai hingga 7 persen.

Sayangnya, memasuki akhir Juni, keadaan berubah. Mutasi Corona varian Delta menyebar sangat cepat di Tanah Air. Di Juli, Corona semakin ganas, dengan penambahan harian beberapa kali mencapai 50.000. Dengan kondisi ini, Pemerintah melakukan pengetatan yang diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kemudian diganti nama dengan PPKM Level 4. Pengetatan ini langsung memukul perekonomian. Banyak perusahaan terancam gulung tikar, PHK di mana-mana, PKL menjerit, pengangguran baru melonjak.

Keadaan ini digambarkan dalam laporan IMF bertajuk World Economic Outlook edisi Juli 2021, yang dirilis kemarin. Menurut IMF, sebaran Corona varian Delta telah memukul perekonomian negara berkembang, khususnya di Asia. Indonesia termasuk negara yang mendapat pukulan paling keras.

Karena itu, IMF pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021, dari 4,3 persen menjadi 3,9 persen. “Penurunan proyeksi pertumbuhan ini seiring dengan gelombang infeksi Covid-19 yang meningkat, sehingga ada pembatasan aktivitas,” kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath.

IMF lalu mengingatkan pentingnya memutus rantai penularan Corona. Kata mereka, peningkatan infeksi menyebabkan mobilitas masyarakat yang lebih rendah. Hal serupa terjadi di kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021. “Turunnya aktivitas atau mobilitas masyarakat yang berlarut-larut berisiko menimbulkan kerusakan terus-menerus pada kapasitas pasokan ekonomi,” wanti-wanti IMF.

Catatan terakhir, IMF mengatakan, negara-negara yang tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi seperti India dan Indonesia, akan menjadi yang paling menderita di antara G20. Sementara itu, Inggris dan Kanada diyakini akan mendapatkan efek ringan dari dampak penyebaran Covid-19 varian baru.

 

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional tersebut memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 3,4 persen. Sebelumnya, S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,4 persen. Menurut mereka, peningkatan angka kasus harian Covid-19 memberatkan roda pemulihan ekonomi. Apalagi, pemerintah menerapkan PPKM.

Sebelum IMF dan S&P, Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia sudah lebih dulu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021. Dalam laporan ADB berjudul Asian Development Outlook Supplement-July 2021, Selasa lalu, lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,1 persen. Proyeksi tersebut turun dari prediksi sebelumnya yang sebesar 4,5 persen.

Alasannya, kurang lebih sama. Adanya PPKM akan menghambat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebenarnya sudah mulai terlihat di kuartal II-2021.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia akan berupaya keras dalam mempertahankan prospek perekonomian domestik sekaligus mengendalikan pandemi.

Strategi ke depan akan terus fokus dalam menurunkan angka kasus harian Covid-19, melindungi kesejahteraan masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing. Selain itu, Indonesia juga terus fokus pada kebijakan prioritas di bidang kesehatan, seperti percepatan vaksinasi, memperkuat 3T, dan mendorong disiplin penerapan protokol kesehatan.

“Sementara untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM, APBN hadir memberi perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM, yang diiringi upaya percepatan penyalurannya,” ujar Febrio, dalam keterangannya, kemarin. [USU]

]]> .
Mimpi Pemerintah ekonomi tahun ini bisa tumbuh 7 persen akan sangat berat diwujudkan. Ekonomi masih terseok-seok karena Corona makin menggila. Bahkan, Lembaga Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia paling banter cuma 3,9 persen.

Di awal tahun, Pemerintah sudah amat pede, ekonomi bakal bangkit. Saat itu, indikator ekonomi memang menunjukkan perbaikan. Kinerja ekspor membaik, The Purchasing Managers’ Index untuk manufaktur juga tumbuh menggembirakan. Kasus Corona yang melandai di Januari sampai April, memperbaiki konsumsi masyarakat. Indeks kepercayaan konsumen juga tumbuh. Atas hal itu, Presiden Jokowi kemudian mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai hingga 7 persen.

Sayangnya, memasuki akhir Juni, keadaan berubah. Mutasi Corona varian Delta menyebar sangat cepat di Tanah Air. Di Juli, Corona semakin ganas, dengan penambahan harian beberapa kali mencapai 50.000. Dengan kondisi ini, Pemerintah melakukan pengetatan yang diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang kemudian diganti nama dengan PPKM Level 4. Pengetatan ini langsung memukul perekonomian. Banyak perusahaan terancam gulung tikar, PHK di mana-mana, PKL menjerit, pengangguran baru melonjak.

Keadaan ini digambarkan dalam laporan IMF bertajuk World Economic Outlook edisi Juli 2021, yang dirilis kemarin. Menurut IMF, sebaran Corona varian Delta telah memukul perekonomian negara berkembang, khususnya di Asia. Indonesia termasuk negara yang mendapat pukulan paling keras.

Karena itu, IMF pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021, dari 4,3 persen menjadi 3,9 persen. “Penurunan proyeksi pertumbuhan ini seiring dengan gelombang infeksi Covid-19 yang meningkat, sehingga ada pembatasan aktivitas,” kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath.

IMF lalu mengingatkan pentingnya memutus rantai penularan Corona. Kata mereka, peningkatan infeksi menyebabkan mobilitas masyarakat yang lebih rendah. Hal serupa terjadi di kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021. “Turunnya aktivitas atau mobilitas masyarakat yang berlarut-larut berisiko menimbulkan kerusakan terus-menerus pada kapasitas pasokan ekonomi,” wanti-wanti IMF.

Catatan terakhir, IMF mengatakan, negara-negara yang tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi seperti India dan Indonesia, akan menjadi yang paling menderita di antara G20. Sementara itu, Inggris dan Kanada diyakini akan mendapatkan efek ringan dari dampak penyebaran Covid-19 varian baru.

 

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) juga memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional tersebut memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 3,4 persen. Sebelumnya, S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,4 persen. Menurut mereka, peningkatan angka kasus harian Covid-19 memberatkan roda pemulihan ekonomi. Apalagi, pemerintah menerapkan PPKM.

Sebelum IMF dan S&P, Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia sudah lebih dulu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021. Dalam laporan ADB berjudul Asian Development Outlook Supplement-July 2021, Selasa lalu, lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,1 persen. Proyeksi tersebut turun dari prediksi sebelumnya yang sebesar 4,5 persen.

Alasannya, kurang lebih sama. Adanya PPKM akan menghambat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebenarnya sudah mulai terlihat di kuartal II-2021.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia akan berupaya keras dalam mempertahankan prospek perekonomian domestik sekaligus mengendalikan pandemi.

Strategi ke depan akan terus fokus dalam menurunkan angka kasus harian Covid-19, melindungi kesejahteraan masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing. Selain itu, Indonesia juga terus fokus pada kebijakan prioritas di bidang kesehatan, seperti percepatan vaksinasi, memperkuat 3T, dan mendorong disiplin penerapan protokol kesehatan.

“Sementara untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM, APBN hadir memberi perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM, yang diiringi upaya percepatan penyalurannya,” ujar Febrio, dalam keterangannya, kemarin. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *