Akan Diuji Saat Tetapkan Capres Koalisi Airlangga Ambyar Jika….

Koalisi Golkar, PAN dan PPP yang buru-buru ‘kawin’ sebelum Pemilu 2024 diyakini akan berumur panjang dan rukun. Ujian terberat keutuhan koalisi yang digawangi Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa ini, yaitu pas penetapan capres.

Di saat banyak parpol masih tahap pedekate (pendekatan), Golkar, PAN, dan PPP justru melangkah lebih cepat. Ketiganya langsung membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Padahal, ketiga parpol ini belum punya jagoan mumpuni yang akan diusung sebagai capres atau cawapres.

Tidak adanya tokoh internal yang punya elektabilitas tinggi itulah yang justru membuat KIB punya nilai jual. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, KIB punya segudang faktor untuk terus bertahan hingga Pilpres 2024. Di antaranya, punya segmen pemilih masing-masing, hubungan antara ketua umum relatif baik, hingga berbeda ideologi.

“Golkar itu nasionalis, PPP Islam tradisional, dan PAN Islam modern. Tidak akan ada adu kepala antara Golkar, PPP, dan PAN,” kata Qodari, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, diakui Qodari, dalam koalisi untuk menatap gelaran kontestasi lima tahunan itu, biasanya yang dominan itu bukan titik temu, melainkan titik pecah atau titik tolak. “Nah, titik pecahnya di KIB ini, menurut hemat saya, cenderung kecil dan minim,” ungkapnya.

Qodari menjelaskan, ada tiga faktor yang menyebabkan koalisi pecah sebelum mekar. Pertama, kompleksitas kepentingan pribadi. Ilustrasinya seperti hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono hingga partai mereka sulit merapat.

Kemudian, kompleksitas dinamika hubungan antar-partai. Dulu, disebut Qodari, PDIP dan NasDem mesra. Mega dan Ketum NasDem Surya Paloh komunikasinya lancar. “Tapi sekarang kelihatannya sedang tidak bagus, lagi demam. Karena itu, sulit berharap melihat PDIP dan NasDem berkoalisi,” tandas bos lembaga survei kenamaan itu.

Terakhir, kompleksitas ideologi. Contohnya PDIP dan PKS. Jarak ideologi keduanya terlalu jauh. Spektrum PDIP di ujung kiri, sedangkan PKS di ujung kanan. Artinya, cuma mimpi keduanya bisa mesra di Pilpres 2024. “Saya lihat, di KIB kompleksitas semacam itu, relatif tidak ada konflik yang dalam traumatis, antara Airlangga dan Zulhas serta Suharso, hubungannya relatif baik,” tutur Qodari.

Dengan nilai jual itu, Qodari memprediksi, KIB bakal jadi daya tarik bagi capres non parpol untuk berebut mendapat dukungan. “Tembus ambang batas capres, warna dan segmen pemilih berbeda, infrastruktur lengkap, apalagi Golkar partai lama yang sangat merata di seluruh Indonesia. Kata kuncinya adalah lebih mudah cari capres daripada teman koalisi,” ucap Qodari.

Kendati demikian, untuk sekarang, Qodari mengajak publik untuk terus memantau perkembangan KIB. Karena dinamika koalisi bisa dianggap utuh atau sebaliknya saat pendaftaran capres. Tepatnya jelang September 2023, yakni masa pendaftaran capres dan cawapres. “Apakah nanti ada variabel-variabel yang bisa membuat KIB itu retak atau tidak, kita lihat saja,” imbuh dia.

 

Tak hanya itu, faktor lain yang jadi penyebab KIB ini bakal langgeng, yakni sikap politiknya. Dalam karir politiknya pasca reformasi, Golkar, PAN dan PPP selalu berada dalam koalisi pemerintah. Termasuk dalam koalisi pemerintah di 2 kali kepemimpinan Presiden Jokowi. Sehingga, dalam kerja-kerja politik, ketiganya sudah sering bersama-sama.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memandang hal serupa dengan Qodari. Dia sependapat, KIB ini punya nilai jual tinggi dan masa depan yang cerah. Nggak heran, kalau nantinya banyak tokoh yang berebut mengajukan diri untuk diusung di Pilpres 2024.

“Ini tiket mahal lho. KIB sudah cukup syarat majukan pasangan capres dan cawapres. Pasti calon yang nggak punya partai bernafsu ingin diusung KIB. Percuma calon elektabilitasnya bagus kalau tak ada partai yang usung,” tegasnya.

Pandangan berbeda diungkapkan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Kata Jerry, KIB masih belum paten. Persoalannya ada di PAN. “Jilid pertama Jokowi itu PAN gabung, kemudian di 2019 Jokowi maju lagi, tapi PAN malah belok dukung yang lain. Ini masih shadow coalition, koalisi bayangan,” anggap Jerry.

Sebelumnya, sindiran soal terbentuknya KIB dilontarkan oleh dua elit parpol. Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku khawatir untuk cepat-cepat memutuskan berkoalisi di saat pesta demokrasi masih jauh. “Karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap, lebih baik kami berproses dengan baik,” kata AHY.

Kritikan juga dilontarkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, terlalu dini untuk memutuskan koalisi di saat pekerjaan besar menuntut untuk segera diselesaikan. Hasto khawatir, pembentukan koalisi justru akan mengganggu kinerja pemerintahan.

Namun, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membantah tudingan itu. Kata dia, koalisi yang sejak dini terbentuk untuk mengevaluasi pemilu 2019. Di antaranya masalah polarisasi di masyarakat akibat adanya dua pasang capres. “Kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu lho. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin,” jawab Lodewijk.■

]]> .
Koalisi Golkar, PAN dan PPP yang buru-buru ‘kawin’ sebelum Pemilu 2024 diyakini akan berumur panjang dan rukun. Ujian terberat keutuhan koalisi yang digawangi Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa ini, yaitu pas penetapan capres.

Di saat banyak parpol masih tahap pedekate (pendekatan), Golkar, PAN, dan PPP justru melangkah lebih cepat. Ketiganya langsung membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Padahal, ketiga parpol ini belum punya jagoan mumpuni yang akan diusung sebagai capres atau cawapres.

Tidak adanya tokoh internal yang punya elektabilitas tinggi itulah yang justru membuat KIB punya nilai jual. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, KIB punya segudang faktor untuk terus bertahan hingga Pilpres 2024. Di antaranya, punya segmen pemilih masing-masing, hubungan antara ketua umum relatif baik, hingga berbeda ideologi.

“Golkar itu nasionalis, PPP Islam tradisional, dan PAN Islam modern. Tidak akan ada adu kepala antara Golkar, PPP, dan PAN,” kata Qodari, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, diakui Qodari, dalam koalisi untuk menatap gelaran kontestasi lima tahunan itu, biasanya yang dominan itu bukan titik temu, melainkan titik pecah atau titik tolak. “Nah, titik pecahnya di KIB ini, menurut hemat saya, cenderung kecil dan minim,” ungkapnya.

Qodari menjelaskan, ada tiga faktor yang menyebabkan koalisi pecah sebelum mekar. Pertama, kompleksitas kepentingan pribadi. Ilustrasinya seperti hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono hingga partai mereka sulit merapat.

Kemudian, kompleksitas dinamika hubungan antar-partai. Dulu, disebut Qodari, PDIP dan NasDem mesra. Mega dan Ketum NasDem Surya Paloh komunikasinya lancar. “Tapi sekarang kelihatannya sedang tidak bagus, lagi demam. Karena itu, sulit berharap melihat PDIP dan NasDem berkoalisi,” tandas bos lembaga survei kenamaan itu.

Terakhir, kompleksitas ideologi. Contohnya PDIP dan PKS. Jarak ideologi keduanya terlalu jauh. Spektrum PDIP di ujung kiri, sedangkan PKS di ujung kanan. Artinya, cuma mimpi keduanya bisa mesra di Pilpres 2024. “Saya lihat, di KIB kompleksitas semacam itu, relatif tidak ada konflik yang dalam traumatis, antara Airlangga dan Zulhas serta Suharso, hubungannya relatif baik,” tutur Qodari.

Dengan nilai jual itu, Qodari memprediksi, KIB bakal jadi daya tarik bagi capres non parpol untuk berebut mendapat dukungan. “Tembus ambang batas capres, warna dan segmen pemilih berbeda, infrastruktur lengkap, apalagi Golkar partai lama yang sangat merata di seluruh Indonesia. Kata kuncinya adalah lebih mudah cari capres daripada teman koalisi,” ucap Qodari.

Kendati demikian, untuk sekarang, Qodari mengajak publik untuk terus memantau perkembangan KIB. Karena dinamika koalisi bisa dianggap utuh atau sebaliknya saat pendaftaran capres. Tepatnya jelang September 2023, yakni masa pendaftaran capres dan cawapres. “Apakah nanti ada variabel-variabel yang bisa membuat KIB itu retak atau tidak, kita lihat saja,” imbuh dia.

 

Tak hanya itu, faktor lain yang jadi penyebab KIB ini bakal langgeng, yakni sikap politiknya. Dalam karir politiknya pasca reformasi, Golkar, PAN dan PPP selalu berada dalam koalisi pemerintah. Termasuk dalam koalisi pemerintah di 2 kali kepemimpinan Presiden Jokowi. Sehingga, dalam kerja-kerja politik, ketiganya sudah sering bersama-sama.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memandang hal serupa dengan Qodari. Dia sependapat, KIB ini punya nilai jual tinggi dan masa depan yang cerah. Nggak heran, kalau nantinya banyak tokoh yang berebut mengajukan diri untuk diusung di Pilpres 2024.

“Ini tiket mahal lho. KIB sudah cukup syarat majukan pasangan capres dan cawapres. Pasti calon yang nggak punya partai bernafsu ingin diusung KIB. Percuma calon elektabilitasnya bagus kalau tak ada partai yang usung,” tegasnya.

Pandangan berbeda diungkapkan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Kata Jerry, KIB masih belum paten. Persoalannya ada di PAN. “Jilid pertama Jokowi itu PAN gabung, kemudian di 2019 Jokowi maju lagi, tapi PAN malah belok dukung yang lain. Ini masih shadow coalition, koalisi bayangan,” anggap Jerry.

Sebelumnya, sindiran soal terbentuknya KIB dilontarkan oleh dua elit parpol. Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku khawatir untuk cepat-cepat memutuskan berkoalisi di saat pesta demokrasi masih jauh. “Karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap, lebih baik kami berproses dengan baik,” kata AHY.

Kritikan juga dilontarkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, terlalu dini untuk memutuskan koalisi di saat pekerjaan besar menuntut untuk segera diselesaikan. Hasto khawatir, pembentukan koalisi justru akan mengganggu kinerja pemerintahan.

Namun, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membantah tudingan itu. Kata dia, koalisi yang sejak dini terbentuk untuk mengevaluasi pemilu 2019. Di antaranya masalah polarisasi di masyarakat akibat adanya dua pasang capres. “Kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu lho. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin,” jawab Lodewijk.■
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *